Menentukan bentuk badan hukum yang tepat bukan sekadar formalitas administratif ketika memasuki pasar Indonesia; melainkan keputusan strategis yang mendasar yang akan memengaruhi kelayakan investasi, kewajiban… Selengkapnya »Memahami Perbedaan antara PT PMA dan PT PMDN
Di Republik Indonesia, peredaran dan komersialisasi produk yang dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat seperti pangan olahan, kosmetik, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan obat bebas (OTC)… Selengkapnya »BPOM Nomor Izin Edar (NIE) untuk Registrasi Produk
Seiring dengan penerapan kewajiban sertifikasi halal di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pelaku usaha di sektor makanan, minuman, farmasi,… Selengkapnya »Prosedur dan Linimasa Sertifikasi Halal di Indonesia
Dalam ekonomi digital yang berkembang, pemerintah Indonesia memberlakukan regulasi yang ketat terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (KOMDIGI). Menyadari… Selengkapnya »Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Indonesia
Sejalan dengan komitmen Indonesia untuk meningkatkan kepastian investasi dan transparansi regulasi, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) telah ditetapkan sebagai prasyarat wajib dalam memperoleh perizinan… Selengkapnya »PKKPR untuk Perizinan Berusaha dan Kepatuhan Tata Guna Lahan
Pendahuluan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) adalah sistem manajemen keamanan pangan yang diakui secara global dan dirancang untuk mencegah risiko kontaminasi dalam produksi… Selengkapnya »HACCP: Menjamin Keamanan Pangan dan Kepatuhan Regulasi
Apa itu GMP? Good Manufacturing Practices (GMP) atau Cara Produksi yang Baik adalah seperangkat pedoman dan standar yang memastikan produk diproduksi dan dikendalikan secara konsisten… Selengkapnya »Memahami Good Manufacturing Practices (GMP) di Indonesia
Pendahuluan Perdagangan Besar Farmasi (PBF) memegang peranan penting dalam distribusi produk farmasi di Indonesia. Sebagai sektor yang sangat diatur, bisnis yang terlibat dalam PBF adalah… Selengkapnya »Perdagangan Besar Farmasi (PBF) di Indonesia
Sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, Indonesia telah mengadopsi Daftar Investasi Positif (Positive Investment List) yang menggantikan Daftar… Selengkapnya »Positive List Investment dan Proporsi Kepemilikan Saham
Sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan langkah penting bagi perusahaan yang ingin memastikan produk mereka memenuhi standar kualitas dan keamanan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.… Selengkapnya »Gambaran Umum Proses dan Alur Sertifikasi SNI
