Perusahaan penasihat dan group konsultan hukum dan bisnis di Indonesia yang memberikan dukungan Konsultan Hukum dan Bisnis kepada klien lokal dan multinasional untuk memulai dan mengelola operasi bisnis di Indonesia.
Berlaku sejak 18 Juni 2023, Surat Edaran No.HK.02.02/D/7928/2023 Tentang Perizinan Berusaha Klinik menjadi referensi bagi pemerintah pusat/regional dan pihak lainnya untuk proses penerbitan izin berusaha… Selengkapnya »Perizinan Bisnis untuk Klinik: Bagaimana Ketentuannya Saat Ini?
Pajak natura adalah pajak yang dikenakan pada imbalan yang diterima perorangan/karyawan atas jasa atau pekerjaan, yang berupa natura, yang artinya adalah barang sebenarnya/tidak berupa uang.… Selengkapnya »Pemberlakuan Pajak Natura Mulai Juli 2023
U Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU telah terbit… Selengkapnya »Perubahan Prosedur Publikasi Permohonan Paten Sederhana Setelah UU Ciptaker Terbit
Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia saat ini dengan populasi umat Muslim di mencapai 241,7 juta jiwa, atau 87 persen dari total penduduk Indonesia… Selengkapnya »Sektor Halal Indonesia Terus Berkembang. Seberapa Menjajikan?
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 4 tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan, Penghitungan, serta Pembayaran dan/atau Penyetoran PNBP pada Direktorat… Selengkapnya »Tiga Jenis PNBP Baru dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2023
Melalui Surat Edaran Nomor IMI-0133.GR.01.01 tahun 2023 tentang Kebijakan Keimigrasian Mengenai Layanan Visa Kunjungan Saat Kedatangan Elektronik (Electronic Visa On Arrival/ E-VOA), Visa Kunjungan Saat… Selengkapnya »92 Negara Dapat Ajukan Visa on Arrival ke Indonesia
Setiap aktivitas bisnis dan badan usaha di Indonesia diwajibkan untuk memiliki Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). KBLI adalah metode untuk mengelompokan aktivitas ekonomi Indonesia… Selengkapnya »KBLI pada OSS Risk-Based Analysis, Bagaimana Menentukannya?
Direktur-Jenderal Pajak mengesahkan Peraturan Nomor PER-5/PJ/2023 tentang Percepatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, yang sudah berlaku sejak 9 Mei 2023. Dengan peraturan ini, pemerintah telah menyederhanakan… Selengkapnya »12 Bulan Menjadi 15 Hari: Percepatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Pelaku usaha hendaknya melaksanakan seluruh kewajiban yang dimilikinya agar usahanya dapat berjalan dengan lancar. Salah satu kewajiban yang wajib dilakukan adalah penyampaian LKPM sebagaimana diatur… Selengkapnya »Hati-hati! Sanksi bagi Pelaku Usaha yang Tidak Menyampaikan LKPM
Pendirian PMA atau Penanaman Modal Asing tidak dapat dilakukan sembarangan karena telah diatur pemerintah. Ingin tahu bagaimana penjelasan selengkapnya? Simak lebih lanjut di bawah ini,… Selengkapnya »Pendirian PMA (Penanaman Modal Asing)
