Perusahaan penasihat dan group konsultan hukum dan bisnis di Indonesia yang memberikan dukungan Konsultan Hukum dan Bisnis kepada klien lokal dan multinasional untuk memulai dan mengelola operasi bisnis di Indonesia.
Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) di Jakarta sudah tidak diberlakukan lagi terhitung sejak Mei 2019. Pertimbangan utama putusan ini adalah untuk memudahkan kegiatan berusaha bagi… Selengkapnya »Penghapusan SKDP dan Aturan Virtual Offic pada di Jakarta
Jika anda menjalankan bisnis perdagangan barang atau jasa secara online maka anda perlu mengetahui ketentuan bahwa anda wajib punya izin usaha. Sebab, semenjak 25 November… Selengkapnya »Izin Usaha Online Shop
Kemajuan teknologi dan informasi telah melahirkan model-model bisnis yang baru dengan berbagai ide menarik. Kementerian Komunikasi dan Informasi mencatat terdapat 800 ribu start-up yang telah… Selengkapnya »Perizinan Perusahaan Yang Baru Saja Berdiri
Tahukah Anda bahwa kini dalam pengurusan izin usaha menganut sistem OSS (Online Single Submission)? Sebelum mendaftarkan izin usaha, cari tahu dulu mengenai OSS selengkapnya di… Selengkapnya »Perbedaan Sistem OSS dalam Pengurusan Izin Usaha
Sengketa Natuna, siapa yang benar, Indonesia atau Cina? Beberapa waktu lalu, hubungan Indonesia-Cina memanas karena Kapal Coast Guard Cina memasuki Natuna. Yang mengejutkan, Cina sempat… Selengkapnya »Sengketa Natuna, Secara Hukum Milik Indonesia atau Cina?
Salah satu bentuk pengawasan rutin dari pemerintah atas pelaksanaan kegiatan usaha di Indonesia adalah Kewajiban LKPM pelaku usaha. LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman… Selengkapnya »Kewajiban LKPM Pelaku Usaha
Penyampaian LKPM merupakan kewajiban pelaku usaha yang telah memiliki perizinan berusaha berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU 25/2007). Disisi… Selengkapnya »Ingat, Periode Penyampaian LKPM!
Kantor perwakilan sebagai pelaku usaha yang berada di Indonesia berkewajiban untuk melaporkan kegiatan usahanya kepada pemerintah secara berkala. Pasal 24 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal… Selengkapnya »Kantor Perwakilan Wajib Melaporkan Kegiatan Pelaku Usaha
Penyelenggaraan sistem elektronik oleh pelaku usaha, contohnya dalam bentuk situs web, mempermudah pelaksanaan kegiatan usaha dengan lebih efektif dan efesien. Pelaku usaha dapat memasarkan produknya,… Selengkapnya »Penyelenggara Sistem Elektronik Publik Dan Privat
Pelaku usaha yang menyelenggarakan sistem elektronik dalam kegiatan usahanya wajib mendaftarkan dirinya sebagai penyelenggara sistem elektronik lingkup privat. Kewajiban pendaftaran penyelenggara sistem elektronik tersebut diatur… Selengkapnya »Kewajiban Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat
