Dalam kerangka perizinan berusaha berbasis risiko yang modern di Indonesia, Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui platform OSS-RBA berfungsi sebagai identitas legal dasar bagi seluruh entitas usaha yang beroperasi dalam yurisdiksi Indonesia. NIB tidak… Mengapa Nomor Induk Berusaha (NIB) Dapat Dicabut
Sebagai bagian dari upaya berkelanjutan Indonesia untuk memperkuat transparansi, perlindungan konsumen, dan integritas regulasi dalam sistem jaminan produk halal nasional, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memperkenalkan sebuah arahan regulasi baru yang mendefinisikan ulang lanskap… Publikasi & Pelaporan Media Sosial Wajib bagi Produk Bersertifikat Halal
Sejalan dengan upaya global untuk memerangi pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kejahatan keuangan lainnya, Indonesia telah mengambil langkah tegas menuju transparansi korporasi yang lebih besar melalui pembentukan kerangka pelaporan Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership). Kebijakan ini… Kewajiban Hukum: Pelaporan Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership)
Sektor properti Indonesia yang berkembang pesat terus menarik minat besar dari para investor global, ekspatriat, dan profesional yang mencari peluang hunian di pusat-pusat kota yang dinamis seperti Jakarta, Bali, dan Surabaya. Ketahanan ekonomi nasional, pertumbuhan… Bisakah Warga Asing Membeli Properti di Indonesia?
Dalam lanskap keamanan pangan dan regulasi yang terus berkembang di Indonesia, kepatuhan terhadap Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO) telah menjadi elemen penting bagi pelaku usaha yang bergerak di bidang produksi, distribusi, maupun impor pangan… Memahami Sertifikasi SMKPO di Indonesia
Dalam sektor barang konsumsi yang berkembang pesat di Indonesia, label kemasan pangan memegang peran ganda, sebagai identitas komersial sekaligus sebagai persyaratan kepatuhan hukum. Label ini diatur terutama oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta… Memahami Label Kemasan Pangan di Indonesia
Pada 1 Oktober 2025, Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) secara resmi memperkenalkan Peraturan Nomor 5 Tahun 2025 (Peraturan Menteri Investasi / Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025) tentang Pedoman dan Tata Cara… Pembaruan Regulasi: Reformasi Utama dalam Permen BKPM No. 5 Tahun 2025
Dalam melanjutkan strategi akses pasar bagi prinsipal asing di Indonesia, semakin penting untuk menekankan langkah dasar dalam memilih Mitra Distributor Lokal (Local Partner Distributor/LPD) yang tepat. Peran seorang LPD tidak hanya sebatas pada distribusi komersial;… Memilih Mitra Distributor Lokal yang Tepat di Indonesia
Kerangka regulasi di Indonesia memberikan penekanan besar pada standardisasi sebagai fondasi utama dalam melindungi kesehatan masyarakat, keselamatan konsumen, serta terciptanya persaingan usaha yang sehat. Di pusat sistem ini terdapat Standar Nasional Indonesia (SNI), yang menjadi… Klasifikasi Produk Berdasarkan Kewajiban SNI
Dalam artikel sebelumnya, kami menekankan pentingnya peran Local Partner Distributor (LPD) dalam memfasilitasi masuknya prinsipal asing ke pasar Indonesia. LPD bukan sekadar saluran penjualan; ia berfungsi sebagai entitas yang diwajibkan secara hukum untuk mewakili produk… Memasuki Pasar Indonesia: Peran Import of Record
