Perusahaan penasihat dan group konsultan hukum dan bisnis di Indonesia yang memberikan dukungan Konsultan Hukum dan Bisnis kepada klien lokal dan multinasional untuk memulai dan mengelola operasi bisnis di Indonesia.
Pada bulan Juli 2025, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM) telah menerbitkan Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pengawasan Produk Tembakau (PerBPOM… Selengkapnya »Aturan Pelabelan Produk Tembakau dan Rokok Elektrik yang Diperbarui Mulai Juli 2026
Di Indonesia, standardisasi produk merupakan pilar fundamental dalam mempromosikan keselamatan konsumen, kesehatan publik, dan integritas pasar. Standardisasi tidak hanya mengatur persyaratan teknis minimum yang harus… Selengkapnya »Memahami Sertifikasi SNI Wajib dan Sukarela
Dalam lanskap regulasi Indonesia, proses notifikasi produk kosmetik diatur oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yang memberlakukan standar ketat untuk menjamin keamanan, efektivitas, dan… Selengkapnya »Catatan BPOM setelah Rekomendasi: Izin Notifikasi Kosmetik
Distribusi alat kesehatan di Indonesia merupakan kegiatan yang sangat diatur dan diawasi secara ketat oleh pemerintah untuk menjamin bahwa setiap alat kesehatan yang beredar memenuhi… Selengkapnya »Panduan Lengkap Proses Distribusi Alat Kesehatan di Indonesia
Menentukan bentuk badan hukum yang tepat bukan sekadar formalitas administratif ketika memasuki pasar Indonesia; melainkan keputusan strategis yang mendasar yang akan memengaruhi kelayakan investasi, kewajiban… Selengkapnya »Memahami Perbedaan antara PT PMA dan PT PMDN
Di Republik Indonesia, peredaran dan komersialisasi produk yang dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat seperti pangan olahan, kosmetik, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan obat bebas (OTC)… Selengkapnya »BPOM Nomor Izin Edar (NIE) untuk Registrasi Produk
Seiring dengan penerapan kewajiban sertifikasi halal di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pelaku usaha di sektor makanan, minuman, farmasi,… Selengkapnya »Prosedur dan Linimasa Sertifikasi Halal di Indonesia
Sebagai bagian dari komitmen Indonesia untuk meningkatkan iklim investasi dan memposisikan diri sebagai tujuan utama untuk investasi langsung asing (FDI) di Asia Tenggara, pemerintah Indonesia… Selengkapnya »Navigasi Prosedur untuk Investor KITAS di Indonesia
Dalam ekonomi digital yang berkembang, pemerintah Indonesia memberlakukan regulasi yang ketat terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (KOMDIGI). Menyadari… Selengkapnya »Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Indonesia
Sejalan dengan komitmen Indonesia untuk meningkatkan kepastian investasi dan transparansi regulasi, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) telah ditetapkan sebagai prasyarat wajib dalam memperoleh perizinan… Selengkapnya »PKKPR untuk Perizinan Berusaha dan Kepatuhan Tata Guna Lahan
